RSS

LOMBA GIGI SEHAT TINGKAT SD/MI SE WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUKOREJO

Untuk meningkatkan status kesehatan gigi anak SD/MI di wilayah kerja Puskesmas Sukorejo, maka bagian program kesehatan gigi Puskesmas Sukorejo melaksanakan lomba kesehatan gigi anak SD/MI.

Lomba ini diikuti oleh para peserta dari seluruh SD/MI di wilayah kerja Puskesmas Sukorejo sebanyak 14 SD/MI. Masing-masing SD/MI mengirimkan 1 pserta putra dan 1 peserta putri. Selanjutnya seleksi dilakukan selam 2 hari, yaitu tanggal 14 dan 16 Juni 2011 di aula Puskesmas Sukorejo.

lomba ini mencantumkan kriteria kesehatan gigi, kesehatan umum dan pengetahuan umum. Sehingga diharapkan calon pemenang lomba ini adalah murid yang giginya sehat, kondisi umum sehat dan cerdas, demikian disampaikan Bu Erna selaku panitia penyelenggara lomba ini.

 

PUSKESMAS SWAKELOLA (DISKUSI)

Penerapan Perda no. 22/2010 kabupaten Pacitan telah sejak Maret 2011 kemarin menyisakan tanda tanya besar, “Apakah penerapan PERDA RETRIBUSI PUSKESMAS ini benar-benar mampu mengangkat citra puskesmas kita.Dan apakah semangat PERDA ini benar-benar bisa mewujudkan Puskesmas yang mampu memberikan layanan bermutu, l ayak dan terjangkauserta menghapus citra Puskesmas jaman Ken Arok yang selama ini kadung disandangkan, jorok, obat pas-pasan, pelayanan seadanya dan sebagainya.

Diskusi berikut ini mudah-mudahan mencerahkan kita semua. Diskusi ini dimoderatori Cak moki dalam blognya.

Swakelola Puskesmas Rawat Inap

Diterbitkan September 26, 2009

Sesuai janji saya saat posting Wacana Puskesmas 24 Jam beberapa waktu yang lalu, kali ini saya ingin berbagi pengalaman ketika masih aktif mengelola Puskesmas Rawat Inap Palaran, Samarinda.

Beberapa sejawat dokter sudah sejak sekitar tahun 1995-an mewacanakan dan mencoba memperkenalkan swakelola ke internal jajaran Kesehatan dan jajaran Pemerintah Kota Samarinda sebagai salah satu model pengelolaan sebagian keperluan Puskesmas terutama untuk menunjang pelayanan medis agar lebih berkualitas dan lebih tepat sasaran, khususnya pengadaan obat dan Bahan Habis Pakai.

Sayangnya, tatkala pihak petinggi Pemkot telah setuju dan bersedia untuk memberi modal awal, hanya beberapa teman sejawat dokter Pimpinan Puskesmas yang menyatakan bersedia, sedangkan sebagian besar ogah mikir ruwet (alasan yang dilontarkan). Nah, lho.

Sering sudah saya ungkapkan secara terbuka bahwa upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lebih kerap terkendala faktor internal, yakni orang-orang kesehatan sendiri dibanding kendala dari pihak lintas sektoral. Apa pasal ? Gak tahu !!!

Melalui diskusi panjang di milis kami, seorang teman (acc prof Monash tapi gak diakui di negeri dewe), staf ahli Menkes, yang biasa melanglang menjalin jejaring dengan pihak luar berujar:

… Mok, yang aku maksud tidak hanya pemikir meskipun kita tau pemikir di republik ini sering pake akal sendiri tanpa memperhitungkan sinergi dengan pemikir lain dan decision makers. Orang selalu bicara BLU tapi gak mikir apakah decision maker mau implementasi dan bagaimana implikasi penganggaran dan kewenangannya. Belum lagi konteks format kepegawaian. Orang bicara tentang family physician tanpa mikir sinergi dan sinkronisasi sistem kesehatan yang berjalan dan sistem UU yang ada. Mengapa family physician di Australia berjalan sempurna? Karena sistem kesehatannya mengatakan begitu, bahwa primary health care bermula dari family physician, yang juga ditunjang dengan struktur kemasyarakatan yang ada, seorang family physician bertangung jawab terhadap suatu neighborhood (mungkin seperti kelurahan disini). Seorang spesialis disana silahkan saja menerima pasien batuk pilek asal mau terima konsekwensi tidak dapat reimburse dari medical care, karena reimbursement medical care harus cantumkan provider number dari family physician alias GP.

Berangkat dari pengalaman masa lalu dan kesadaran bahwa begitu besar harapan pengguna jasa pelayanan medis untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan bersahabat, maka ketika permintaan untuk dibangunkan Puskesmas Rawat Inap yang memadai dipenuhi Pemkot Samarinda, kami (saya dan seorang sejawat dokter) berkesempatan untuk mengoperasionalkan Rawat Inap secara swakelola, khususnya obat dan Bahan Habis Pakai (BHP). Tentu setelah mendapatkan lampu hijau dari Kepala Dinas Kesehatan (kala itu) dan persetujuan DPRD melalui hearing.

Berikut ini adalah fakta beberapa faktor penghambat dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah dilakukan sejak 24 Maret 2004 (so, harap dicatat: bukan ide, namun nyata dan sudah dilakukan).

Fakta 1: Gedung Rawat Inap.

Sejauh ini Gedung Rawat Inap jadi satu dengan Puskesmas Induk sehingga suka atau tidak suka, pasien dipaksa dirawat di ruang yang gaduh karena berdekatan dengan Poli-poli di Puskesmas Induk, terutama pada jam kunjungan Rawat Jalan. Kondisi demikian kami anggap sebagai salah satu hambatan yang harus diperbaiki.

Upaya Jalan Keluar:

Mengupayakan pembangunan Gedung khusus Rawat Inap yang terpisah dari Puskesmas Induk. Bukan hanya itu, tata ruang dan luas setiap ruang dapat kita minta agar lapang dan nyaman. Artinya, luas dan tata ruang tidak lagi bersandar pada standar Depkes. Kita dapat menggambar denah sesuai lalu lintas pasien, kenyamanan dan aspek psikologis serta keamanan. Selanjutnya, kita bisa minta tolong membuatkan detail gambar kepada insinyur. Kalo gak punya kenalan, mau gak mau bayar.

Kami dibuatkan 6 gambar pilihan oleh seorang insinyur (Ir. Smr) dan akhirnya kami pilih salah satu yang paling cocok senilai 2,5 milyar. Setelahnya, gambar tersebut kita ajukan kepada Kepala Daerah. Akhirnya, permintaan kami disetujui dengan perjanjian akan dibangun dalam 3 tahap.

Lho, koq mudah ? Sapa bilang mudah… Sungguh, orang-orang yang pertama tidak setuju dengan upaya tersebut adalah dari internal kesehatan, di Puskesmas dan Dinkes tingat II. Alih-alih mendukung, kebanyakan dari mereka malah mencibir.

Fakta 2: Obat dan Bahan Habis Pakai.

Ketika itu, pengadaan obat dilakukan melalui permintaan ke Gudang Farmasi setiap 2 bulan sekali. Jenis dan jumlah obat “disesuaikan” dengan pelbagai pertimbangan, diluar pertimbangan kepentingan penderita. Itupun sesuai Permenkes diwajibkan lelang. Hmmm, lelang … konon menurut cerita pihak PBF, harga obat bisa melonjak (dilonjakkan) beberapa kali lipat. Bisa dibayangkan berapa banyak uang negara hilang melalui proses tersebut.

Tentu situasi tersebut merupakan penghalang besar terciptanya pelayanan berkualitas dan murah.

Upaya Jalan Keluar:

Swakelola Obat, Bahan Habis Pakai dan Reagen Laboratorium. Modal awal sekitar 25 juta rupiah yang kami peroleh dari pinjaman. Sebagian obat kami bawa dari praktek (bersama dr. Ergia L yang saat ini menempuh pendidikan spesialisasi Anak … thanks Dr. Lia).

Cara pengadaan: membeli cash ke PBF melalui apotik.

Keuntungan swakelola:

  1. Harga obat lebih murah dari Harga Netto Apotik (HNA). Sebagai contoh, jika harga netto apotik suatu obat semisal 10.000 rupiah, maka dengan sistem diskon dari PBF dapat diperoleh lebih murah, katakanlah 7.000 rupiah, sehingga harga jual ke pasien (dengan keuntungan sekitar 15-20%) dapat kita tekan menjadi di bawah HNA. Selain itu, jenis dan merk obat dapat dipilih sesuai kebutuhan sesuai penyakit pasien. Andai obat habis dalam seminggu karena adanya peningkatan penyakit tertentu, maka kita dapat membelinya sebelum obat habis. Dengan demikian, pasien selalu mendapatkan obat sesuai penyakitnya tepat waktu, dan murah.
  2. Bahan Habis Pakai (BHP), seperti: cairan infus, infus set, cath, spuit (suntikan), jarum suntik (needle) dan sejenisnya, dapat kita pilih yang kelas 1 dengan harga murah (diskon dan cash). Pasien sebenernya gak pernah tahu jenis dan kulaitas cairan infus. Kebanyakan dari mereka tahunya hanya diinfus dan netes. Namun, Bukankah tugas dokter untuk memberikan yang terbaik ? Contoh, kita bisa belikan cairan RD5, Asering dll … dll… dengan merk terbaik dan bertutup karet, bukan tutup plastik. Demikian pula cath, kita mampu beli misalnya Otsucath (merk ini biasa dipakai di RS swasta dan RSUD paviliun). Masyarakat ndeso berhak mendapatkan yang terbaik dengan harga murah bukan ?
  3. Reagen Laboratorium. Saat ini, Puskesmas Rawat Inap Palaran (ndeso ™ full) sudah mampu membeli sendiri Fotometri manual seharga sekitar 65 juta. Kalo minta ke Pemerintah, kayaknya gak bakalan dikasih deh …. hehehe. Bahkan sejak 2 tahun yang lalu sudah menggunakan Tubex TF untuk deteksi typhus. ( kata temen saya, seorang DSA di Surabaya, test Widal sudah saatnya ditinggalkan, itu mah jaman Ken Arok … kalau keberatan silahkan protes kepada beliau ). Namun kami masih menggunakn test widal untuk follow up. Contoh lain, untuk pemeriksaan sekret vagina bagi yang keputihan, hanya 22.000 dan selesai dalam 1 jam. Sekali lagi, semuanya menggunakan modal sendiri, termasuk mikroskop binokuler buatan Olympus seharga hampir 10 juta (kayaknya sekelas dengan milik FK).
  4. Pengembangan Obat dan BHP. Dengan swakelola, kami mampu menyisihkan sebagian keuntungan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Obat maupun Bahan Habis Pakai. Menurut bendaharawan, kekayaan saat ini mencapai ratusan juta rupiah.
  5. Pemerintah tak perlu repot. Belanja rata-rata Obat dan Bahan Habis Pakai sekitar 30-40 juta perbulan. Atau sekitar 360-480 juta per tahun. Artinya, Pemerintah Daerah tidak perlu lagi mengucurkan Anggaran senilai 360-480 juta per tahun. Dan itu berlanjut hingga tahun-tahun mendatang. ( sudah selayaknya Pemerintah Daerah memberikan reward yang layak kepada Rawat Inap … bener gak ? ). So, sungguh aneh jika uang jaga perawat dan bidan malah diamputasi. Koq tega ya?

Fakta 3: Tarip Perawatan.

Hasil sounding dan rasan-rasan masyarakat, konon umumnya biaya perawatan cenderung gelap gulita, tahu-tahu keluar kuitansi di luar perkiraan. Bukankah ini merupakan kendala yang harus diperbaiki ? Seorang teman yang kini bekerja sebagai pengelola IT di RSUD memberikan ilustrasi sebagai berikut: “ orang lebih suka makan di KFC dan sejenisnya, salah satunya karena taripnya jelas. Andai kita punya uang 100 ribu, kita akan tahu makanan dan minuman apa saja yang dapat dibeli dengan uang segitu”.

Upaya Jalan Keluar:

Untuk menjamin keterbukaan tarip perawatan, kami menyusun Perda Tarip Rawat Inap. Semuanya serba jelas dan terbuka. Contoh, biaya melahirkan, termasuk jahit (bagi yang perlu episiotomi), visit dokter, infus (jika diperlukan) dan obat senilai maksimal 420.000.

Saat hearing di DPRD, yang terpenting bukan itung-itungan njlimet, tapi jaminan biaya realistis untuk perawatan suatu penyakit. Presentasi cukup 45 menit (kalo kelamaan ntar anggota DPRD bosan lantaran mumet mendengar istilah aneh-aneh). Setelah itu diskusi sekitar 1 jam. Ketika kami hearing tentang Perda Tarip, tidak ada satupun item yang dicoret.

Fakta 4: Konsentrasi Petugas.

Sepengetahuan saya, petugas Rawat Inap masih dibebani tugas rutin Puskesmas seperti Posyandu, dan berbagai UPK (Upaya Pokok Kesehatan lain. Menurut saya hal ini akan menggangu konsentrasi petugas dalam merawat pasien di Rawat Inap maupun tugas UPK. Hampir gak mungkin kita menuntut kinerja optimal dengan tugas ganda di ruang perawatan dan UPK.

Upaya Jalan Keluar:

Saat itu kami mengusulkan (sebenernya maksa) perekrutan petugas khusus (perawat, bidan, lab, cleaning service, laundry, dll) dari wilayah kami sendiri (Palaran) agar tercipta koordinasi yang bagus dan tidak terkendala transport.

Dengan rencana 30-40 Tempat Tidur, kami memerlukan maksimal 25 tenaga khusus (perhitungan menggunakan Index Staff Need, bukan pake selera atau “titipan’) di Rawat Inap tanpa ada tugas lain. Sayangnya, karena kesalahan inventarisasi Bagian Kepegawaian Dinkes, tenaga yang dapat disetujui Pemerintah Daerah hanya 11orang (perawat, bidan dan Lab), plus 1 orang laundry honorer, 1 orang cleaning service honorer dan 1 orang catering kontrak.

Fakta 5: Jasa Petugas.

Kita tahu, seberapapun rajinnya dan seberapapun beban kerja serta seberapa pandaipun petugas, gajinya sama jika golongan dan masa kerjanya sama. Di sisi lain, kita ingin memberikan pelayanan berkualitas melalui optimalisasi kinerja dan konsentrasi full dari masing-masing petugas. Lantas, bagaimana untuk memberikan tambahan jasa bagi petugas dengan legal formal?

Sebagaimana prinsip dasar perawatan, petugas adalah salah satu pilar penting tercapainya pelayanan berkualitas. Tanpa reward yang memadai, mustahil cita-cita tersebut akan terwujud.

Upaya Jalan Keluar:

Lagi-lagi melalui Perda. Seperti halnya Guru, petugas perawatan Rawat Inap juga layak mendapatkan tambahan jasa sesuai dengan tuntutan kualitas pelayanan yang kita harapkan dari mereka. Dan pilihan yang paling masuk akal adalah jasa jaga dan jasa perawatan yang dapat dimasukkan dalam item Perda berdasarkan aturan yang berlaku.

Pertanyaan yang kami terima saat menyampaikan hal tersebut adalah: “ Bukankah pegawai sudah mendapatkan gaji dan bukankah merawat pasien adalah tugasnya?“.

Saya ingin memberikan ilustrasi sederhana. Coba bandingkan, seorang petugas rawat inap harus selalu siap selama 8 jam plus menangani pasien UGD, sementara petugas bukan Rawat Inap bisa nonton TV setelah tugasnya selesai sekitar jam 7.30 sampai jam 13.00. Bahkan adakalanya sudah bisa bersantai sebelum jam 13.00. Ditinjau dari sudut efesiensi waktu, jelas berbeda. Belum lagi dari tingkat stress dan bolak-balik dipanggil pasien yang harus dilayani dengan ramah.

Anehnya, pertanyaan yang bersifat keberatan (ataukah iri?) tersebut datang dari insan kesehatan, bukan dari lintas sektor ataupun masyarakat. Sebagai perbandingan, tidak ada satupun keberatan dari masyarakat ketika kami mengadakan simulasi tentang Perda Tarip bersama Camat, Lurah-lurah, stakeholder maupun instansi lintas sektoral.

Alhasil, usulan jasa petugas dalam item Perda Rawat Inap disetujui oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Bahkan salah seorang anggota DPRD menyarankan untuk meningkatkan besaran jasa jaga perawat dan bidan dalam jangka waktu tertentu jika menunjukkan kinerja yang bagus.

Segini dulu serial garis besar swakelola Rawat Inap (Palaran). Ntar akan disambung dengan Rekam Medik dan kesinambungan sistem swakelola serta hambatan-hambatan terutama oleh insan kesehatan sendiri. Kenyataan pahit, bahwa inovasi yang sudah terprogram jangka panjang kadang tidak berjalan sesuai alur manakala terjadi pergantian kepemimpinan. Terlebih ketika godaan “uang” dengan kemasan berbagai judul melambai di depan mata. Tapi kita harus berani mengurai kekeliruan agar mudah memperbaikinya jika ingin benar-benar memberikan pelayanan kesehatan berkualitas sebagaimana nasehat Dr. Bill Goulds. Kalo tidak, maka bersiaplah mengucapkan selamat tinggal kepada pelayanan berkualitas.

Semoga bermanfaat.

Silahkan berbagi.

Dokumen: silahkan download

:: :: :: posting menggunakan WLW :: :: ::

i

Rate This

Suka

Be the first to like this post.

49 Tanggapan ke “Swakelola Puskesmas Rawat Inap”

Pengumpan untuk Entri ini Alamat Jejakbalik


  1. 1 sibermedik September 26, 2009 pukul 9:26 pm

maturnuwun file-nya..ternyata walau sudah lewat Stase IKM selama 6 Minggu kok ya masih bodho soal manajemen Puskesmas ya? Padahal biasane dokter anyaran yo iso ujug2 dadi Kapuskes di daerah terpencil..Maturnuwun Cak…

  1. 2 sibermedik September 26, 2009 pukul 9:34 pm

Btw, cara mbuat ebook .chm nya gimana tuh? jadi terinspiratif nih..

  1. 3 firawati September 26, 2009 pukul 10:42 pm

tq pak…mantap…smkin sy liat smkin bnyk pertanyaan yg mo sy ajukan…knapa ga jd Kadinkes aja pak??mo tnya neh pak..brarti jasa pelayanan g disetor ke pemdanya ya pak?trus bpak punya ga peraturan ttg jumlah jam kerja petugas rawat inap??ex..cuti tahunan berapa utk yg shift,trus klu jaga pagi sj brapa jg haknya utk cuti..trus maksud STANDAR dlm rancangan tarif itu bwt apa pak?

  1. 4 triesti September 26, 2009 pukul 10:46 pm

akhirnya… ditulis juga:) thx cak

  1. 5 Puskesmas Mojoagung September 27, 2009 pukul 1:04 am

Menarik sekali ulasan Cak Moki. Bisa nambah ilmu nih …
Kita di PKM Mojoagung saat ini sudah rawat inap dan swakelola bahkan bentar lagi mo di jadikan BLUD <– yang terakhir ini yang membuat pusing. Bukan cuman bingung prosedurnya, juga masalah managemen dan akuntansinya, tapi juga komputerisasinya. Sak pukesmas lumayan dibuat pusing. Padahal kita udah belajar ISO dan BSC. Ternyata banyak hal lain yang harus dipelajari.
Belum lagi tentang protap / standar pelayanan medis di puskesmas yang sudah “plus-plus” tapi belum menjadi rumah sakit. Pusing juga sigh membuatnya karena belum ada contoh protap untuk puskesmas yang sudah semi rumah sakit (maksude dianggap puskesmas ya gak pantes, dikira rumah sakit ya apalagi tambah gak pantes).
Ada saran dari Cak MOki ???

  1. 6 Kakaakin September 27, 2009 pukul 1:12 pm

Kami di Puskesmas Sungai Siring juga berusaha memberikan yang terbaik bagi pasien kami dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kami miliki. Memang mengenai jumlah pasien, kalah jauh dengan yang di Palaran. Jadi pernah juga terjadi pasien UGD kosong dan yang sedang dirawat inap juga kosong. Beberapa teman dari Rawat jalan akan berkata “enak ya…kalian santai kerjanya…” karena memang saat itu yang mereka lihat adalah kami yang duduk2 sambil melipat kassa atau membuat kapas alkohol. Padahal mereka tidak menyaksikan pernah suatu ketika saat tengah malam datang rombongan pasien, sebuah bis jurusan Muara Wahau full penumpang diserempet truk. Untung saja penumpang hanya mengalami luka2 kecil akibat terkena pecahan kaca, tapi dengan jumlah sekian puluh orang yang masing-masing menginginkan dilayani terlebih dahulu, dan tenaga yang ada hanya 2 orang perawat.
Hehe…jadi curcol… Memang sebaiknya gedung terpisah antara rawat inap dan rawat jalan, supaya nggak direcokin juga…

  1. 7 cakmoki September 27, 2009 pukul 6:14 pm

@ sibermedik:
Konon, merasa kurang adalah pintu masuk tambahan ilmu. Ntar kalo jadi Pimpus bakalan mampu dan bisa merubah ke arah perbaikan.
Iyo, kadang meski gak di daerah terpencil iso langsung dadi pimpus. Gak masalah, lha wong manajemen kesehatan iku gampang, dinamis dan fleksibel. Sing penting nawaitune bener … bismillah… insya Allah maju
CHM sing enak nggawe HelpNDoc… iso dileboni multimedia …
Monggo, selamat berkarya

@ firawati:
kita bisa diskusi banyak hal melalui artikel pendek ini. Hmmmm, kadinkes biar diurusi orang lain aja, saya lebih suka mracang alias ngurusi toko kelontong…hahaha.
Di sini emang salah satu model swakelola yang mungkin beda dengan yang lain.

Tetap nyetor sesuai perda. Pada Pola Tarip tertulis STANDAR, itulah nominal yang disetor ke Pemkot/Pemda. Jika kita berhasil meyakinkan Kepala Daerah untuk gak nyetor, niscaya Rawat Inap bisa mbangun ruang VIP murah secara mandiri. Kami yg setor aja sebenernya mampu bikin ruang VIP sendiri, sayangnya waktu itu gak diijinkan.
Dengan adanya pembagian kolom standar dll, maka pemilahan dan pertanggung jawaban keuangan menjadi mudah, dari segi admistratif, realize, audit maupun record dan record melalui rekam medik. Terintegrasi gitu. Dan gak harus bergantung pada operator.
Peraturan jam kerja tetap mengikuti peraturan PNS, di setiap Puskesmas dikasih (kalo gak ada yang ngambil). Setiap shift 8 jam, 2 hari pagi, 2 hari sore, 2 hari malam dan 2 hari off. Cutinya sama dengan PNS lain. Kalo jasa jaga gak disunat, petugas biasanya males cuti, soalnya kalo cuti gak dapet uang jaga.
Item Tarip pada contoh tersebut semuanya disetujui oleh DPRD dan Walikota, termasuk jam kerja dan pembagian shift.. Tapi bergantung kepada kepala puskesmas dalam meyakinkan DPRD saat hearing.

@ triesti:
Silahkan dikembangkan… met jadi konsultan yaaa

@ Puskesmas Mojoagung:
Maaf, tempo hari gak sempet mampir ke Mojoagung
Ok, mari kita diskusikan …
Banyak model dan pandangan tentang swakelola, begitu pula aplikasi BLUD/BLU. Swakelola yang dijalankan di sini merupakan pengembangan BLU/BLUD, dimana semangatnya adalah kemandirian. Bukan mandiri dalam mengelola uang setoran sebagaimana RSUD yang menjalankan BLU/BLUD. Namun mandiri dalam pemodalan hingga simpanan masa depan melalui koperasi.
Sebenernya tidak sulit. Tapi jajaran kita sendiri yang kadang suka bikin macem-macem.
BLU/BLUD pada dasarnya, menurut saya, adalah inovasi yang dituangkan dalam UU dan PP, untuk meningkatkan pelayanan medis. Bahasa sederhananya: mudah, murah, cepat dan berkualitas. Selebihnya hanya kosmetik, misalnya ISO dan segala tetek bengeknya.
Penamaan Puskesmas Plus, Prima, ISO, dll… gak akan ada gunanya jika pelayanan lambat, mahal, gak mutu, jorok dan dokter serta petugasnya gampang murang-muring…. hehehe.
Tapi kalo mau pake ISO, BSC, dll..tentu gak masalah, yang penting jangan sampe jadi Ca di kemudian hari. Dengan UU Otonomi dan desentralisasi, memungkikan kita untuk membuat model sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Untuk Protap, silahkan download contoh Protap yang disertakan pada artikel ini, dan mohon diperbaiki, udah lama banget gak diupdate .
Ntar akan saya tambahkan juknis pengelolaan keuangan dll… sementara ini gak bisa upload soalnya file nya gede banget.
Sayangnya, CD tinggal 1 biji… belum burning dan belum diupdate. Kalo mau, sebagai contoh, bisa saya burning dan saya kirimkan ke Puskesmas Mojoagung.

Bicara swakelola dan BLU, akan banyak mengundang diskusi panjang. Untuk itu kita bisa melanjutkan diskusi sampek mblenger … sy sangat bersemangat kalo bicara soal beginian… sambil belajar.

oiya, pengalaman salah seorang temen di Jember, ada sebuah Puskesmas Rawat Inap yang diubah menjadi RUSD karena alasan politis. Padahal udah ada lebih dari 1 RSUD. Apa yg terjadi ??? … tambah mahal … Malah menyedot anggaran kesehatan daerah…. menurut saya dan temen yang mengalami hal tersebut, lebih baik tetap bernama Puskesmas rawat inap tapi dengan layanan yang melebihi RSUD… lebih bermanfaat kan ?

@ Kakaakin:
Biasalah …. apalagi kalo petugas rawat inap lebih banyak mendapatkan jasa, misalnya, maka akan sering menerima sindiran iri dan cemburu.
Sebenernya dulu saat mau dibangun pada tahun 2001-2002, andai Pimpusnya gak mau dibangun yang kayak sekarang tapi minta yang kayak Palaran atau lebih kecil sedikit, tentu bisa. Kalo gak salah tahun ini dapet bantuan 600 juta… seandainya saya masih aktif, dijamin punya ruang VIP ber-AC… hahaha….
Met berjuang

  1. 8 firawati September 27, 2009 pukul 6:57 pm

maksih ya pak pjlsannya… kami jg punya perda..tp cuma ada 2 ktegri sj..yaitu jasa sarana dan jasa pelayanan,tapi dua2nya disetor pak,hm..brarti yg STANDAR yg disetor ya pak.. mbaca jwban bpk terhdp pertanyaan dr yg lain,sptnya hmpir sm permaslhannya..rawatan santai org iri..he…

  1. 9 cakmoki September 29, 2009 pukul 12:31 am

@ firawati:
walah..lha koq masih pake sistem bruto ?
iya, yang disetor hanya yang standar. Ketentuan tersebut dapat kita masukkan dalam narasi Perda. Kalo disetor semua, baliknya kapan ??? hehehe.

  1. 10 woro September 29, 2009 pukul 9:52 am

wah… asyiknya puskesmas model begitu…. kirim ke depok dunk, cak….

  1. 11 sewa mobil murah September 29, 2009 pukul 11:45 am

swakelola rental mobil gmn ya

@ sewa mobil murah:
boleh…. asal murah

  1. 12 cakmoki September 29, 2009 pukul 4:47 pm

@ woro:
Depok kan udah modern, mbak … mestinya kami yang di ndeso ™ niru Depok ^_^

  1. 13 Raharjo September 29, 2009 pukul 7:04 pm

duhhhh…
semoga saya ketemu lebih banyak orang di puskesmas seperti anda Cak … bener kata temen saya yang berharap semua dokter puskesmas kayak Cak Moki hehe…

  1. 14 Puskesmas Mojoagung September 29, 2009 pukul 9:14 pm

Setuju deh sama Mas Jojok,
Kalo semua dokter puskesmas sadar soal itu pasti aman deh Indonesia. heheheh

  1. 15 firawati September 29, 2009 pukul 11:08 pm

alhamdulillah smpai skrg mang g pernah balik pak…akhrnya kami beli alat2 dr keuntungan nebulizer..trus beli handscoen sndri jg pak..jd uang keuntungan itu yg kami putar…selain obt2 yg g ada kami cb sediakan smmpunya..mkanya sy salut dgn puskms rwat inapnya bpk..bs mndiri…

  1. 16 cakmoki September 29, 2009 pukul 11:15 pm

@ Raharjo:
hahaha… pujian tersebut terlalu tinggi. Lha wong saya harus banyak belajar kepada temen-2 dan para senior yang berhasil. Dan diem-diem ngintip simpus sampeyan untuk belajar
Met berkarya.
Moga sukses selalu

@ Puskesmas Mojoagung:
yuk, kita sama-sama ngajakin teman-teman untuk memajukan Puskesmas. Gak payu gak papa… yang penting kita tetap berupaya tak kenal lelah … hehehe.
Semangat !!!

@ firawati:
Tuh kan …
Gak papa, bisa disusul melalui usulan Perda baru atau tambahan keterangan (narasi) tentang hal itu di komisi 2 bidang hukum) dan komisi 4 (bidang kesra) DPRD setempat.
Kalaupun gak sempat, setidaknya upaya memutar dana dari sedikit keuntungan nebulizer dll, adalah upaya menolong sesama sekaligus menanamkan mental penderma bagi segenap kru rawat inap di sana. Saya ikut bangga

  1. 17 Raharjo September 30, 2009 pukul 12:10 am

Weit.. ada yang ketinggalan Cak..
mohon ijin disini untuk menyebarluaskan tulisan2 panjenengan ini ke beberapa teman di puskesmas yang belum beruntung untuk berkenalan dengan dunia internet hehe… Kebetulan banyak klien yang juga puskesmas rawat inap, saya yakin pengalaman manajemen puskesmas palaran sangat bagus…

dan nyuwun sewu Simpus saya jangan di intip… malu haha…

  1. 18 cakmoki September 30, 2009 pukul 12:37 am

@ Raharjo:
Monggo, sipersilahkan kalo emang dianggap layak.
Saya bangga sampeyan telah banyak membantu memajukan Puskesmas khususnya di bidang simpus yang merupakan salah satu pilar kinerja Puskesmas.

Nuwun sewu, sudah terlanjur ngintip simpus …hahaha. Sekalian ijin link ya … udah saya link di halaman temans, bagian “jejaring”. Maaf, mendahului tanpa menunggu ijin … hehehe

  1. 19 Gunawan Wisnu September 30, 2009 pukul 1:45 pm

weelah, palaran dah pake TUBEX TF?luarr biasa!! jogja aja jarang yg pakai..btw ngakak, widal modalitas dx dr jaman Ken Arok,wkwkwk…

wah, seandainya sistem yg di australia diberlakukan di Indo, seandainya RUU rumah sakit nggenah, seandainya…lagi-lagi seandainya, memang kt ini rakyat dijadikan pemimpi…

  1. 20 cakmoki September 30, 2009 pukul 1:51 pm

@ Gunawan:
hahaha … masa sih di Jogja masih suka pake dx jaman Ken Arok ?
Seandainya semua sistem nggenah …. niscaya hasilnya nggenah… lagi-lagi ini bukan mimpi asalkan kita mulai berbuat di lingkup paling kecil … perkara yang lingkup besar maunya sendiri, gak masalah…. gimana, enak tho…

  1. 21 firawati September 30, 2009 pukul 3:29 pm

pgin tnya lg pak,..knapa hrs pake STANDAR??apa dsrnya?trus kegunaannya jg apa pak???ntar biar sy cb jg ksh srn bwt tman2…trus sm pimpus biar jg bs di usulkan ..

  1. 22 cakmoki Oktober 1, 2009 pukul 12:21 am

@ firawati:
STANDAR dimaksudkan agar dana visit, jasa pelayanan dan lain-lain dapat diterima langsung setiap bulan kepada yang berhak berdasarkan kinerja masing-masing.
Kalo enggak, maka dana tersebut akan masuk ke Dinas Pendapatan daerah dan niscaya gak akan kembali.
Dasar hukumnya adalah UU BLU tahun 2004 dan PP No.23 tahun 2005.
Jadi, UU dan PP tentang BLU tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memangkas birokrasi, sehingga memudahkan pelayanan dan memberikan reward secara langsung kepada kita para pelaksana pelayanan.

Iya, sebaiknya pimpusk mengusulkan dan minta jadwal hearing ke DPRD Komisi 4, tanpa harus melalui Dinkes. Sebelum hearing, terlebih dahulu berkunjung ke DPRD Komisi 4 untuk diskusi. Hal ini dengan Desentralisasi Kesehatan, dimana Pimpus bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam pembiayaan Puskesmas rawat Inap.
Kalo kita diam aja, pihak berwenang gak akan tahu kebutuhan masyarakat. Karenanya kita wajib memberi tahu kepada DPRD dan Kepala Daerah.

Teknisnya bisa kita diskusikan melalui Blog, supaya dibaca oleh banyak pihak agar Puskesmas Rawat Inap diperhatikan oleh pihak berwenang dan kita berkewajiban menumbuhkembangkannya.

  1. 23 Puskesmas Mojoagung Oktober 3, 2009 pukul 10:17 pm

Setuju sama usulnya mas Jojok (Raharjo), di Mojoagung kita juga sudah ‘sosialisasi’ blognya Cak Moki inspiratif ini lho, dulu pas saya ada seminar internet dan blog saya sempat memprmsikan sebagai blog yang mengispirasi (apa manas-manasin ya ) PKM Mojoagung biar membuat blog. Dan sampai hari ini kita juga tetap jadi penggemar setia blog Cak Moki meskipun sudah punya blog sendiri

  1. 24 cakmoki Oktober 4, 2009 pukul 1:44 pm

@ Puskesmas Mojoagung:
maturnuwun… kita sama-sama saling mempromosikan agar temen-2 yang belum berkenalan dengan Blog lebih mengenal dunia internet, setidaknya biar terbiasa baca-baca. Syukur kalo berkenan bikin Blog. Saya juga suka memamerkan Blog Puskesmas Mojoagung kepada teman-2, supaya terinspirasi (terhasut kali ya…) untuk membuat Blog.

  1. 25 jipajip Oktober 4, 2009 pukul 8:59 pm

ngomongin puskesmas dan BLU jadi ingat kakak kelas yang dapat proyek jadi konsultan 10 puskesmas besar di jakarta yang mau dijadikan BLU. ternyata ribet ya mengatur sebuah puskesmas.

salam kenal aja deh!!

  1. 26 cakmoki Oktober 5, 2009 pukul 1:25 pm

@ jipajip:
Kalo diproyekkan emang ribet … lha wong BLU justru dibuat untuk memangkas keribetan … Boleh jadi BLU tersebut hanya kedok untuk kepentingan “project oriented”, makanya jadi ribet…maaf..hehehe.
Salam kenal juga…terimakasih kunjungannya.

  1. 27 firawati Oktober 5, 2009 pukul 3:32 pm

mksh pak..br bc blsnnya..smlm kami br plg jd timkes terhdp bencana gempa dipdg, trs trg sy g tw bnyak ttg BLU serta PP nya..mgkn ada di tmpt tp sy jg g tw mo tnya sm siapa ttg BLu tsbt,yg ada sm sy perda terbaru di kota sy saat ini..biarlah sy cb pula spt yg bpk usulkan..

  1. 28 cakmoki Oktober 5, 2009 pukul 3:38 pm

@ firawati:
Moga bencana gempa di sana segera dapat teratasi dan kehidupan segera normal kembali.

Sama, kami dulu juga gak tahu harus bertanya kepada siapa dan kalaupun ada yang ditanya gak ngerti teknisnya.
Hingga kini masalah BLU dan tatalaksananya bergantung kepada inovasi masing-2 institusi sesuai kondisi setempat.
Kalo berani mencoba tentu merupakan lompatan besar mengingat sebagian besar insitusi layanan medis masih lebih suka menunggu… menunggu petunjuk… menunggu instruksi…dll… hehehe.
Saya dukung dari kejauhan disertai do’a moga sukses.

  1. 29 Besan Oktober 6, 2009 pukul 11:04 pm

Byk yg mkeluhkn sistem “setor smua” krn puskmas tdk mdpt apa2. Shg dlm praktekx ada yg nekat mrekayasa hsl setorn shg gak smua msk k pemda. Ada jg yg keke ttp setor smua n bharap pd dana operasional pusksmas (pdhl turunx nyandet2 cak). Enakx ikut yg mana ya cak?:-).
Kl BLU agak sulit cak,prh trlontar ide tsb tp cm sbatas wacana sj krn ada pihak2 yg kberatn. Alasn gak jls,ada yg khawatir nt pusksm jd gak pro rakyat lg krn arahx profit oriented,ada jg yg blng sbaikx pusksmas lbh konsen k program2 pusksmas drpd ngurusi rawat inap.

  1. 30 cakmoki Oktober 7, 2009 pukul 3:19 pm

@ Besan:
Ya, kita emang masih kerap bergelut dan bersilang pendapat masalah-masalah tersebut.
Menurut saya, apapun bentuknya, pilihan terbaik adalah yang mengedepankan kepentingan masyarakat sesuai hakekat layanan kesehatan, yakni: mudah, cepat, akurat, murah dan berkualitas. Disamping itu, petugas teknis perlu “diperhatikan” secara layak sesuai dengan tuntutan dan beban yang kita berikan.
Tujuan diundangkannya BLU ataupun inovasi swakelola adalah untuk memudahkan pelayanan kesehatan dan murah serta berkualitas. Lha kalo profit oriented, namanya bukan lagi BLU… ini emang benar terjadi, kami menyebutnya BLU-BLU an … hehehe.

Pengalaman kami selama menjalankan swakelola, dengan memisahkan lokasi bangunan dan manajemen antara Puskesmas dan Rawat Inap, keduanya dapat bersinergi. UPK (Upaya Pokok Kesehatan) Puskesmas gak terganggu dan Rawat Inap bisa konsentrasi sepenuhnya untuk perawatan dengan berbasis komunitas serta epidemiologi.
Tapi semua itu kembali kepada para nakhoda yang menjalankannya.
Kalo si nahkoda termasuk golongan “resikan”, maka semua yang berbau uang akan bersih-sih… sampek ludes…

  1. 31 Besan Oktober 7, 2009 pukul 7:57 pm

Cak moki prh mnempuh pndidikn S2 ya..:-).

Oh iya slain alasn ribet kira2 alasn apalagi cak yg dkeluhkn olh TS shg beliau2 mnolak BLU/Swakelola.

Dgn adax swakelola, kira2 pemkot/pemda mrasa rugi gak ya cak krn khan gak ada setorn lg dr puskms (uang setoran jmlhx besar lho cak,bs 2x lipat lbh byk dr jumlah obat hbs pakai)..:-).

  1. 32 cakmoki Oktober 7, 2009 pukul 11:39 pm

@ Besan:
Saya gak pernah mau untuk S2…
Kalo alasan dari TS yang menolak dan pernah bicara terus terang, diantaranya: nambahi kerjaan … nyaingi praktek.

Swakelola yang kami lakukan tidak merugikan Pemkot tapi justru menguntungkan sesuai uraian pada artikel.
Keuntungan Pemkot, diantaranya:
1) Setoran ke Pemkot tambah banyak.
2) Kalo hanya Laptop, gak perlu repot minta ke Pemkot, udah bisa beli sendiri.
4) Pemkot gak perlu lagi membiayai alat Lab dan reagennya. Dengan swakelola justru mampu beli alat yg bagus dan mahal.
5) Pemkot gak perlu lagi ngurusi pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai senilai sekitar 400-500 juta rupiah per tahun. Artinya Pemkot gak perlu ngularkan Dana untuk keperluan tersebut. Nilai tersebut sama besarnya dengan jumlah retribusi semua hotel di kota kami.
Selama ini Pemkot sangat mendukung model swakelola yang kami kembangkan, sehingga diberikan tambahan dana operasional.

Yang ruwet adalah jajaran dan beberapa oknum kesehatan sendiri. Karena itulah saya pernah mengusulkan secara terbuka agar dokter, perawat dan bidan yang ditempatkan di rawat inap di ndeso kami harus diseleksi lebih dulu dan dilatih selama 6 bulan sebelum diputuskan layak tidaknya bertugas di rawat inap. Keliatannya serem ya… tapi ini emang era korporasi, dimana dokter dan petugas perawatan harus dipilih yg benar-2 memiliki visi dan misi mengedepankan kepentingan warga masyarakat. Dan terutama yang gak ngenthitan.
Sy selalu memberikan doktrin kepada perawat dan bidan untuk menomor satukan pelayanan, niscaya uang datang sendiri. (tapi yg sekarang sy gak ikut nyeleksi. Kayaknya ada yg gak mutu masuk situ)
Di dunia nyata, diskusi tentang swakelola selalu menarik dan saya bersyukur ada beberapa teman yang masih bersemangat untuk mengembangkan swakelola di rawat inap. Sayangnya mereka masih agak takut-2 untuk minta jadwal hearing di DPRD dan menemui Kepala Daerah…. padahal gak bakalan digigit

  1. 33 pathurahman Oktober 8, 2009 pukul 2:11 pm

sosialisasikan sistem pengelolaan managemen rawat inap puskesmas ke seluruh puskesmas di indonesia,

  1. 34 Besan Oktober 8, 2009 pukul 6:49 pm

Dr cara komentar n jwbn cak moki sy mbayangkn mgk dblkng nama cak moki ada embel2 MARS atau Mkes, tp trnyta gak ya cak..:-).

Ada suatu daerah yg perdax mngatur biaya rawat inap px perharix 100-125 ribu, jd kl nginap 2 hr 200-250 ribu (brp n apapn obatx yg dberikn dlm 1 hr ya tarifx dpukul rata sgtu smua). Coba kl px yg dtng kasusx ringan atau anak2,tentu pemda akn dpt setorn yg byk. Dan pusksmas krn nyetor smua jdx gak dpt apa2. Mau ngambil dana operasional pusksmas trnyta kluarx nyandet2 n kdg jmlhx gak ssai yg dharapkn.
Ada yg blng jk tenaga kontrak/honorer trll byk akn muncul mslh br yakni tuntutan utk jd pns ( beban moral bagi kapusksms),bnr gak sih cak.

Maaf ya cak kl byk tny n byk komentar sy yg slh,maklum cak msh hijau/ingusan. Dan jg jgn panggil sy njenengan ya cak krn sy mmg bnr2 lbh muda dr cak moki..:-).

  1. 35 firawati Oktober 8, 2009 pukul 9:35 pm

trs trg stlh sy cr informasi..pd g tw apa itu BLU,trus PP 23…kmana mo sy cr pak????bingung mereka…dan balik tanya sm sy…dimana bs sy dpatkan pak???

  1. 36 hastine Oktober 9, 2009 pukul 1:35 pm

Andai semua bisa berjiwa besar…
Semua mungkin tidak hanya sebatas pada wacana saja…

Scholarship
Parental

  1. 37 cakmoki Oktober 10, 2009 pukul 12:18 am

@pathurahman:
yuk !

@ Besan:
Wih..embel-2 nya serem… sy gak punya embel-2 semacam itu.

Iya, saya sependapat…kurang tepat jika sakit dilayani dengan sistem paket kayak gitu.. terlihat seperti berjudi dan seolah hanya memikirkan uang semata.
Sebenarnya sudah ada perjanjian tertulis antara kepala daerah se Indonesia dengan Menkes bahwa Puskesmas dan RSUD tidak dijadikan sebagai sumber PAD…(kalo gak salah tahun 2001, …maaf lupa, soalnya bukunya dipinjam teman trus gak dikembalikan).

Untuk tenaga honorer dan kontrak sudah ada pedoman kepegawaian yang mengaturnya.
Masalah utama menurut saya adalah besaran pendapatn per bulan. Dengan swakelola, masalah tersebut dapat dipecahkan asalkan besaran pendapatan sama atau lebih besar dari pendapatan PNS setiap bulan.
Selain itu perlu juga dibentuk koperasi yang menjamin masa depan mereka kelak, seperti yang kami lakukan di sini. Sehingga ketika mereka sudah memasuki usia pensiun, mereka punya tabungan yang layak, tidak seperti Taspen yang gak sampek 10 juta setelah bekerja lebih 20 tahun

Kebetulan saya penasehat dari koperasi yang dibentuk untuk kepentingan tersebut (di ndeso kami).
Sebagai gambaran, dengan koperasi tersebut temen-2 (perawat, bidan, analis, dll) mampu membeli elektro-fotometri manual senilai 65 juta, mikrokop binokuler Olympus kelas II senilai hampir 10 juta, laptop core 2 duo 2 buah dan pracangan yang menyediakan keperluan sehari-hari penderita dan keluarganya, seperti sabun, sikat gigi, dll..dll… termasuk nonton bareng ke kota untuk refreshing dan rekreasi … Kekayaan mereka saat ini ratusan juta rupiah (sejak 23 Maret 2004) dan terus berputar sebagai bagian swakelola.

Saya juga masih hijau lho … hahaha
Hihihi…diskusi kita tambah seru …sampai-2 ngebahas jeroan dapur ..

@ firawati:
Ada di bagian bawah artikel, silahkan download. Di dalam pasal per pasal emang gak dijelaskan secara detail, tapi kita bisa membuatnya sejalan dengan hakekat isi setiap pasal dan ayat UU dan PP tersebut sebagai payung hukum.

  1. 38 cakmoki Oktober 10, 2009 pukul 12:52 am

@ hastine:
Maaf… ini bukan wacana mas/mbak …
Monggo dipersilahkan membaca lagi ….

  1. 39 Besan Oktober 10, 2009 pukul 5:44 pm

Suka sayur2n ya mksd cak mokinya msh hijau..:-).

Tp cak pnjanjian antara menkes dg kepala daerah se indonesia khan sdh jadul, skr sdh tjd pgantian menkes n kepala daerah pemerinthn yg baru,jd byk yg gak tahu dong (ato pura2 gak tahu):-).

Wah sy salut dg cak moki n puksmas palaran yg mampu mandiri,inovatif,n profesional. Smg mjd slh satu pcontohn bagi pusksmas yg lain.

Kl pusksmas dg pasien rawat inap do re mi ( jmlhx sdkt, rata2 1-3 pasien/hr) kira2 sistem swakelola apa jg bs dterapkn jg cak ?.

  1. 40 cakmoki Oktober 11, 2009 pukul 12:22 pm

@ Besan:
Mungkin pura-pura gak tahu … Di sisi lain, ketika GFK ngajukan anggaran obat senilai 1 milyar untuk setahun sulitnya minta ampun, sementara di saat bersamaan ada Pemda Tk II yang meluncurkan pengobatan gratis senilai belasan milyar.

Menurut saya, pasien rawat inap do re mi tetap dapat menggunakan swakelola mandiri. Faktanya, kami mengawalinya dengan 1 orang pasien …tapi tetap pede tanpa harus promosi … hehehe

Maturnuwun support dan do’anya… sayapun berharap moga sistem tersebut gak diorat-arit hanya karena uang.

  1. 41 yudi Juni 29, 2010 pukul 11:16 am

salam kenal cak moki….walah kayanya saya telat nih mbaca blog ini……maaf cak moki,boleh sharing ya….saya sudah 3 bulan dipercaya untuk memimpin puskesmas rawat inap yang bener2 baru (diresmikan 2 januari 2010)……kami punya 8 bed dirawat inap, dan walopun baru 3 bulan rawat inap beroperasi pasiennya selalu penuh, bahkan beberapa harus dirawat di brangkar…..untuk saat ini pasien rawat inap berkisar antara 10 sampai 14 pasien perhari, saya tertarik dengan koperasi yang dikembangkan pkm cak moki, kalo boleh tau koperasi yang dibuat ini berbadan hukum atau informal saya, dan apa harus dengan persetujuan dinkes or pemda?

  1. 42 cakmoki Juni 29, 2010 pukul 1:39 pm

@ yudi:
salam kenal, mas Yudi…
Koperasinya berbadan hukum … tanpa persetujuan Dinkes atau Pemda, malah ruwet, gak jadi-jadi soale kebanyakan teori …hehehe.
Intinya, para dokter dan paramedis hendaknya jadi Ndoro untuk dirinya sendiri dan pelayan bagi masyarakat. Kalo pasiennya segitu perhari dan menggunakan cara swakelola, dalam 2 tahun niscaya bisa punya uang ratusan juta rupiah.
Trims

  1. 43 yudi Juli 1, 2010 pukul 10:37 pm

seandainya pemikiran para petinggi disini semaju cak moki, pasti puskesmas di bangka barat ini tidak jalan ditempat seperti sekarang ini, disini kepala puskes tdak pernah diberi kebebasan berkreasi, segala sesuatu berdasarkan instruksi dinkes, bahkan perencanaan puskesmas pun yang buat dinkes, jadi kami tidak tau apa yang dinas rencanakan utk kegiatan kami khususnya kegiatan promotiv dan preventiv yang notabene inti dr puskes. beberapa kali kami lakukan pendekatan tapi selalu hanya dpat janji,tolong cak moki kasih saran darimana saya harus memulai supaya puskes ini tidak jalan ditempat, saya sudah hampir 4 tahun jadi kepala puskesmas tapi tdk banyak yang bisa saya lakukan……trimaksih sebelumnya.

  1. 44 cakmoki Juli 2, 2010 pukul 3:18 pm

@ yudi:
Saya sampaikan apresiasi untuk Mas Yudi yang memiliki keinginan untuk maju dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sebenarnya kendala kita sama, dimana-mana faktor penghambat terbesar adalah dari institusi internal kesehatan sendiri, terutama dinkes.

Kamipun mengalami persoalan yang sama namun bedanya perencanaan di sini mutlak berada di Puskesmas yang langsung bertanggung jawab ke Pemda (dalam hal pertanggungjawaban keuangan). Ini sejalan dengan Desentralisasi Kesehatan yg mengacu kepada UU Otonomi Daerah.

Mungkin ada baiknya kita share tentang Pengelolaan Keuangan (perencanaan-dst) dan strategi swakelola Rawat Inap.
Langkah-langkah yang kami tempuh, adalah sebagai berikut:
1) Sekitar 8-9 tahun yang lalu (2001-2002), beberapa TS Pimpus yg memiliki kesamaan visi, berkonsolidasi untuk menyusun Biaya semua keperluan Puskesmas dalam setahun, mulai gaji, operasional, pemeliharaan, BBM, Listrik, tilpon, alkes … hingga serbet, sapu, ATK, dll. Semua item dihitung berdasarkan cost yang ditetapkan oleh Pemda. Misalnya: harga obat nyamu merk A… sekian… harga kertas A4 merk bola dunia…sekian…dst..dst.

2) Setelah itu, draft semua keperluan Puskesmas (saat itu rata-2 sekitar 110 juta per Puskesmas, di luar gaji) kami ajukan ke Kepala Daerah dan Dispenda, tanpa sepengatahuan Dinkes. (kebetulan sy dipaksa sebagai salah satu koordinator ngitung operasional).

Hanya dengan beberapa pertemuan konsultasi terbatas dengan kepala Daerah (diwakili sekda), dispenda dan Ka.Bag Keuangan Pemda, usulan tersebut disetujui.
Sudah barang tentu Dinkes tergaket-kaget ketika tahun berikutnya semua biasa diturunkan langsung ke Puskesmas melalui RASK dan DASK. (sekarang format dan namanya sudah berubah). Upaya Dinkes untuk menarik pembiayaan tersebut tidak pernah berhasil hingga kini, karena ga ada dasar hukumnya.

3) Tentang swakelola Rawat Inap… caranya sama, yakni langsung ke kepala Daerah dan DPRD. Bahkan usulan gambar bangunan, draft Perda, semuanya dibuat Puskesmas dan diajukan ke Kepala Daerah dan DPRD tanpa melalui Dinkes.

Seandainya di Bangka Barat ada 2 orang saja Pimpus yang agak bonek seperti di sini , niscaya cepat atau lambat akan diperhatikan Pemda dan DPRD.

Selamat berjuang !
Makasih

  1. 45 Puskesmas Ujungpangkah Desember 11, 2010 pukul 12:44 pm

Boleh Dong Sharing, coz kta baru aja jadi Rawat Inap Nih……

  1. 46 cakmoki Desember 12, 2010 pukul 3:47 pm

@ Puskesmas Ujungpangkah:
Monngo … kuncinya harus berani mandiri .
dari Lamongan ya ?

  1. 47 firawati Februari 3, 2011 pukul 10:39 pm

brarti yagng standar di puskesmas palaran g disetor ya pak??dikelola mandiri gitu pak??thank’s sblmya

  1. 48 fardiansyah Maret 22, 2011 pukul 7:59 pm

ass, numpang nanya, kebetulan saya diangkat sebagai kepala rawat inap di puskesmas tempat saya bekerja…. saya mau sharing nie langkah pertama yang saya lakukan apa, kebetulan saya baru lulus kuliah dan belum ada pengalaman tentang ini. makasih sebelumnya

  1. 49 cakmoki Maret 22, 2011 pukul 10:15 pm

@ firawati:
iya…standar disetor

@ fardiansyah:
Wa’alaikumsalam
Langkah pertama adalah konsolidasi, yakni (1) menata tugas umum paramedis setiap shift, (2) meminta paramedis untuk menyampaikan berbagai hal terkait rawat inap kemudian menginventarisir dan segera mencari jalan keluarnya jika sebelumnya ada kendala.
Selebihnya, secara rinci silhakan downlaod contoh protap pengelolaan rawat inap pada link berikut:
http://www.box.net/shared/yvxp3324ty
dan
http://www.box.net/shared/p6g1iuyalu
Makasih

 

PROTAP PASANG INFUS DI PUSKESMAS SUKOREJO

TUJUAN :
UNTUK MENCUKUPI KEBUTUHAN TUBUH AKAN CAIRAN DAN ELEKTROLIT
DILAKUKAN PADA :
1. PASIEN DENGAN DEHIDRASI
2. PASIEN SEBELUM TRANFUSI DARAH
3. PASIEN PRA DAN PASCA BEDAH
4. PASIEN YANG TIDAK BISA MAKAN DAN MINUM MELALUI MULUT
5. PASIEN YANG PEMBERIAN PENGOBATANNYA HARUS MELALUI INFUS
PERSIAPAN ALAT :
-SEPERANGKAT INFUSE SET STERIL
-GUNTING VERBAND
-CAIRAN YANG DIPERLUKAN
-PEMBALUT ATAU VERBAND
-SPUIT DAN JARUM STERIL
-STANDAR INFUS DGN GANTUNGAN BOTOL
-KAPAS ALKOHOL
-PERLAK KECIL DAN ALASNYA
-PLESTER
-SPALK
-BENGKOK
-KASA STERIL

PELAKSANAAN :
1. PASANG PERLAK DAN ALAS DI BAWAH ANGGOTA TUBUH YANG AKAN DIINFUS
2. GANTUNG BOTOL CAIRAN DI STANDAR INFUS
3. DISINFEKSI TUTUP BOTOL CAIRAN DENGAN KAPAS ALKOHOL KEMUDIAN TUSUKKAN SLANG
4. BUKA TUTUP JARUM, ALIRKAN CAIRAN SAMPAI KELUAR SELANJUTNYA DIKLEM DAN JARUM DITUTUP KEMBALI
5. BENDUNG LENGAN PASIEN BAGIAN ATAS DENGAN KARET PEMBENDUNG
6. DISINFEKSI DAERAH PERMUKAAN KULIT YANG AKAN DITUSUK LALU JARUM DITUSUKKAN KE VENA DENGAN LUBANG JARUM MENGHADAP KE ATAS
7. BILA BERHASIL (DARAH KELUAR) MAKA LEPASKAN PEMBENDUNG DAN LONGGARKAN KLEM
8. BILA ALIRAN CAIRAN LANCAR, REKATKAN PANGKAL JARUM PADA KULIT DENGAN PLESTER KEMUDIAN ATUR TETESAN SESUAI KETENTUAN
9. FIKSASI ANGGOTA TUBUH YANG DIPASANG INFUS, BILA PERLU GUNAKAN SPALK

 

PENERAPAN BALANCE SCORE CARD PADA BISNIS KESEHATAN


Akhir-akhir ini perubahan di bidang ekonomi mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam lingkungan perusahaan baik yang bergerak disektor bisnis maupun non bisnis. Hal tersebut disebabkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus mampu mengikuti perubahan tersebut agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain.
Begitu juga dengan rumah sakit, rumah sakit merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang jasa yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat dalam upaya menaikkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Rumah sakit juga harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang padat dengan modal, ilmu pengetahuan tentang kesehatan dan peralatan yang mendukung kegiatan medis yang serba canggih.
Rumah sakit merupakan salah satu organisasi yang tujuan utamanya bukan semata-mata untuk mendapatkan laba tetapi lebih memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sedangkan tujuan dari organisasi seperti ini sangatlah komplek, sehingga tingkat outputnya sulit di ukur. Tetapi bagaimanapun juga sebuah organisasi harus mengukur kinerjanya agar efisien dan efektivitas organisasi tercapai, sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai dan kebutuhan orang-orang didalam organisasi juga dapat terpenuhi sehingga akan tercapai goal congruence. Untuk mengukur kinerja pada rumah sakit tidak semudah mengukur kinerja pada organisasi yang berorientasi pada profit. Karena untuk mengukur kinerja pada organisasi yang tujuannya tidak untuk mencari laba kita harus memperhatikan faktor sosial. Selain itu juga harus mempertimbangkan ukuran hasil dan ukuran proses. Keberhasilan seorang manajer sebuah rumah sakit tidak hanya diukur dari kemampuannya untuk mendapatkan laba yang tinggi atau kemampuannya untuk menghemat biaya seminimal mungkin.
Sistem pengukuran kinerja yang hanya berdasarkan pada aspek keuangan saja sering dikenal dengan sistem pengukuran kinerja tradisional yang hanya mencerminkan keberhasilan sebuah organisasi dalam jangka pendek tanpa memikirkan keberhasilan jangka panjang. Pengukuran kinerja dari aspek keuangan mudah dimanipulasi sesuai dengan kepentingan manajemen sehingga hasil pengukuran kinerja tradisional semacam ini kurang tepat jika diterapkan dalam sebuah rumah sakit karena tujuan utama rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selain itu dengan pengukuran kinerja yang hanya berdasarkan faktor keuangan saja mengakibatkan banyaknya sumber daya manusia yang potensial yang berada didalam rumah sakit tidak dapat diukur. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja di dalam rumah sakit diperlukan sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya mengukur aspek keuangan saja tetapi juga mempertimbangkan aspek non keuangan seperti kepuasan konsumen, proses internal bisnis, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Ukuran kinerja ini disebut dengan Balanced scorecard.
Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan dituntut mempunyai profesionalisme dalam bidang medik dan manajemen. Sudah lazim setiap rumah sakit menyusun Rencana Strategis selama ini, namun yang menggunakan pendekatan Balanced scorecard masih terbatas. Balanced scorecard memiliki keistimewaan dalam hal pengukuran kinerja yang cukup komprehensif. Karena selain mempertimbangkan faktor kinerja finansial, Balanced scorecard juga mempertimbangkan kinerja non finansial. Disamping itu Balanced scorecard tidak hanya mengukur hasil akhir tetapi juga aktivitas-aktivitas pembantu hasil akhir. Balanced scorecard berusaha menterjemahkan misi dan strategi perusahaan ke dalam tujuannya. Dengan keempat perspektif yang ada pada Balanced scorecard diharapkan dari kegiatan karyawan dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah mengetahui apa misi dan strategi perusahaannya. Karena Balanced scorecard bukan sebagai pengendali perilaku tetapi lebih sebagai sarana komunikasi, informasi dan proses belajar.
Dengan berdasarkan pada sistem pengukuran kinerja Balanced scorecard, Kaplan mengungkapkan pentingnya melihat aspek-aspek diluar aspek keuangan dalam rangka mencapai keseimbangan dalam pengukuran kinerja. Usaha ini berkaitan dengan pihak-pihak didalam dan diluar organisasi yang digunakan sebagai tolak ukur guna mengimbangi Balanced scorecard yang berdimensi profitabilitas, contohnya aspek keuangan, konsumen, kualitas produk atau jasa, loyalitas karyawan dan sebagainya.
Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki (Helfert, 1996). Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.
Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi (Mulyadi dan Johny setyawan, 1999).
Penilaian kinerja dapat digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semstinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta pemberian penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.
Dengan adanya penilaian kinerja, manajer puncak dapat memperoleh dasar yang obyektif untuk memberikan kompensasi sesuai dengan prestasi yang disumbangkan masing-masing pusat pertanggungjawaban kepada perusahaan secara keseluruhan. Semua ini diharapkan dapat membentuk motivasi dan rangsangan pada masing-masing bagian untuk bekerja lebih efektif dan efisien.
Balanced scorecard merupakan suatu metode penilaian kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan empat perspektif untuk mengukur kinerja perusahaan yaitu: perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta proses pebelajaran dan pertumbuhan. Dari keempat perspektif tersebut dapat dilihat bahwa balanced scorecard menekankan perspektif keuangan dan non keuangan. Pendekatan Balanced scorecard dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan pokok yaitu (Kaplan dan Norton, 1996):
1. Bagaimana penampilan perusahaan dimata para pemegang saham?. (perspektif keuangan).
2. Bagaimana pandangan para pelanggan terhadap perusahaan ? (Perspektif pelanggan).
3. Apa yang menjadi keunggulan perusahaan? (Perspektif proses internal).
4. Apa perusahaan harus terus menerus melakukan perbaikan dan menciptakan nilai secara berkesinambungan? (Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan).

Konsep balanced scorecard berkembang sejalan dengan perkembangan implementasi konsep tersebut. Kapalan dan Norton, 1996 menyatakan bahwa Balanced scorecard terdiri dari kartu skor (scorecard) dan berimbang (balanced). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh peronil di masa depan. Melalui kartu skor, skor yang akan diwujudkan personil di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja personil yang bersangkutan.
Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personil diukur secara berimbang dari dua aspek: keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Oleh sebab itu personil harus mempertimbangkan keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan, antara kinerja jangka pendek dan jangka panjang, serta antara kinerja yang bersifat intern dan yang bersifat ekstern jika kartu skor personil digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan.
Balanced scorecard memperkenalkan empat proses manajemen yang baru, yang terbagi dan terkombinasi antara tujuan strategik jangka panjang dengan peristiwa-peristiwa jangka pendek. Keempat proses tersebut adalah (Kaplan dan Norton, 1996):
1. Menterjemahkan visi, misi dan strategi perusahaan.
Untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi perlu dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Visi adalah gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh perusahaan di masa mendatang. Untuk mewujudkan kondisi yang digambarkan dalam visi, perusahaan perlu merumuskan strategi. Tujuan ini menjadi salah satu landasan bagi perumusan strategi untuk mewujudkannya. Dalam proses perencanaan strategik, tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategik dengan ukuran pencapaiannya.
1. Komunikasi dan Hubungan.
Balanced scorecard memperlihatkan kepada setiap karyawan apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan para pemegang saham dan konsumen karena oleh tujuan tersebut dibutuhkan kinerja karyawan yang baik. Untuk itu, balanced scorecard menunjukkan strategi yang menyeluruh yang terdiri dari tiga kegiatan:
• Comunicating and educating
• Setting Goals
• Linking Reward to Performance Measures

1. Rencana Bisnis
Rencana bisnis memungkinkan organisasi mengintegrasikan antara rencana bisnis dan rencana keuangan mereka. Hampir semua organisasi saat mengimplementasikan berbagai macam program yang mempunyai keunggulannya masing-masing saling bersaing antara satu dengan yang lainnya. Keadaan tersebut membuat manajer mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan ide-ide yang muncul dan berbeda di setiap departemen. Akan tetapi dengan menggunakan balanced scorecard sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan mengatur mana yang lebih penting untuk diprioritaskan, akan menggerakkan ke arah tujuan jangka panjang perusahaan secara menyeluruh.
1. Umpan Balik dan Pembelajaran.
Proses keempat ini akan memberikan strategic learning kepada perusahaan. Dengan balanced scorecard sebagai pusat sistem perusahaan, maka perusahaan dapat melaukan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek, dari tiga pespektif yang ada yaitu: konsumen, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan untuk dijadikan sebagai umpan balik dalam mengevaluasi strategi.

Tolok ukur balanced scorecard terdiri dari empat perspektif, antara lain:
1. Perspektif Keuangan (finansial)
Perspektif keuangan tetap menjadi perhatian dalam balanced scorecard karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil. Tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan-tujuan yang ada dalam tiga perspektif lainnya. Sasaran-sasaran perspektif keuangan dibedakan pada masing-masing tahap dalam siklus bisnis yang oleh Kaplan dan Norton dibedakan menjadi tiga tahap:
1) Berkembang (Growth)
Berkembang merupakan tahap pertama dan tahap awal dari siklus kehidupan bisnis. Pada tahap ini suatu perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang sama sekali atau peling tidak memiliki potensi untuk berkembang. Untuk menciptakan potensi ini, kemungkinan seorang manajer harus terikat komitmen untuk mengembangkan suatu produk atau jasa baru, membangun dan mengembangkan fasilitas produksi, menambah kemampuan operasi, mengembangkan sistem, infrastruktur dan jaringan distribusi yang akan mendukung hubungan global, serta mengasuh dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan.
Perusahaan dalam tahap pertumbuhan mungkin secara aktual beroperasi dengan cash flow negatif dan tingkat pengembalian atas modal yang rendah. Investasi yang ditanam untuk kepentingan masa depan sangat memungkinkan memakai biaya yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana yang mampu dihasilkan dari basis operasi yang ada sekarang, dengan produk dan jasa dan konsumen yang masih terbatas. Sasaran keuangan untuk growth stage menekankan pada pertumbuhan penjualan di dalam pasar baru dari konsumen baru dan atau dari produk dan jasa baru.
2) Bertahan (sustage stage)
Bertahan merupakan tahap kedua yaitu suatu tahap dimana perusahaan masih melakukan investasi dan reinbestasi dengan mempersyaratkan tingkat pengembalian yang terbaik, Dalam tahap ini perusahaan berusaha mempertahankan pangsa pasar yang ada dan mengembankannya apabila mungkin. Investasi yang dilakukan umumnya diarahkan untuk menghilangkan kemacetan, mengembangkan kapasitas dan meningkatkan perbaikan operasional secara konsisten. Pada tahap ini perusahaan tidak lagi bertumpu pada strategi-stratei jangka panjang. Sasaran keuangan tahap ini lebih diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan.
3) Panen (harvest)
Tahap ini merupakan tahap kematangan (mature), suatu tahap dimana perusahaan melakukan panen (harvest) terhadap investasi mereka. Perusahaan tidak lagi melakukan investasi lebih jauh kecuali hanya untuk memelihara dan perbaikan fasilitas, tidak untuk melakukan eksppansi atau membangun suatu kemampuan baru. Tujuan utama dalam tahap ini adalah memaksimumkan arus kas yang masuk ke perusahaan. Sasaran keuangan untuk harvest adalah cash flow maksimum yang mampu dikembalikan dari investasi dimasa lalu.
1. Perspektif Pelanggan
Pada masa lalu seringkali perusahaan mengkonsentrasikan diri pada kemampuan internal dan kurang memperhatikan kebutuhan konsumen. Sekarang strategi perusahaan telah bergeser fokusnya dari internal ke eksternal. Jika suatu unit bisnis inin mencapai kinerja keuangan yang superior dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk atau jasa yang bernilai dari biaya perolehannya. Dan suatu produk akan semakin bernilai apabila kinerjanya semakin mendekati atau bahkan melebihi dari apa yang diharapkan dan persepsikan konsumen (Heppy Julianto, 2000).
Tolok ukur kinerja pelanggan dibagi menjadi dua kelompok (Budi W. Soejtipto, 1997) yaitu Kelompok Inti dan Kelompok Penunjang. Kelompok inti terdiri dari pangsa pasar, tingkat perolehan para pelanggan baru, kemampuan mempertahankan para pelanggan lama, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat profitabilitas pelanggan. Sedangkan kelompok penunjang meliputi atribut-atribut produk (fungsi, harga, mutu), hubungan dengan pelanggan; citra dan reputasi perusahaan beserta produk-produknya di mata para pelanggannya dan masyarakat konsumen.
1. Perspektif Proses Bisnis Internal
Menurut Kaplan dan Norton 1996, dalam proses bisnis internal, manajer harus bisa mengidentifikasi proses internal yang penting dimana perusahaan diharuskan melakukan dengan baik karena proses internal tersebut mempunyai nilai-nilai yang diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham. Tahapan dalam proses bisnis internal meliputi:
1) Inovasi
Inovasi yang dilakukan dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian riset dan pengembangan. Dalam tahap inovasi ini tolok ukur yang digunakan adalah besarnya produk-produk baru, lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangan suatu produk secara relatif jika dibandingkan perusahaan pesaing, besarnya biaya, banyaknya produk baru yang berhasil dikembangkan.
2) Proses Operasi
Tahapan ini merupakan tahapan dimana perusahaan berupaya untuk memberikan solusi kepada para pelanggan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tolok ukur yang digunakan antara lain Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE), tingkat kerusakan produk pra penjualan, banyaknya bahan baku terbuang percuma, frekuensi pengerjaan ulang produk sebagai akibat terjadinya kerusakan, banyaknya permintaan para pelanggan yang tidak dapat dipenuhi, penyimpangan biaya produksi aktual terhadap biaya anggaran produksi serta tingkat efisiensi per kegiatan produksi.
3) Proses Penyampaian Produk atau Jasa pada Pelanggan
Aktivitas penyampaian produk atau jasa pada pelanggan meliputi pengumpulan, penuimpanan dan pendistribusian produk atau jasa serta layanan purna jual dimana perusahaan berupaya memberikan manfaat tambahan kepada pelanggan yang telalh membeli produknya seperti layanan pemeliharaan produk, layanan perbakan kerusakan, layanan penggantian suku cadang, dan perbaikan pembayaran.

1. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Perspektif keempat dalam balanced scorecard mengembangkan pengukuran dan tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan tumbuh. Tujuan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian tiga perspektif sebelumnya. Perspektif keuangan, pelanggan dan sasaran dari proses bisnis internal dapat mengungkapkan kesenjangan antara kemampuan yang ada dari orang, sistem dan prosedur dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kinerja yang handal. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut perusahaan harus melakukan investasi dalam bentuk reskilling employes. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah (Kaplan dan Norton, 1996):
1) Karyawan
Hal yang perlu ditinjau adalah kepuasan karyawan dan produktivitas kerja karyawan. Untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan perusahaan perlu melakukan survei secara reguler. Beberapa elemen kepuasan karyawan adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengakuan, akses untuk memperoleh informasi, dorongan untuk melakukan kreativitas dan inisiatif serta dukungan dari atasan. Produktivitas kerja merupakan hasil dari pengaruh agregat peningkatan keahlian moral, inovasi, perbaikan proses internal dan tingkat kepuasan konsumen. Di dalam menilai produktivitas kerja setiap karyawan dibutuhkan pemantauan secara terus menerus.
2) Kemampuan Sistem Informasi
Perusahaan perlu memiliki prosedur informasi yang mudah dipahami dan mudah dijalankan. Tolok ukur yang sering digunakan adalah bahwa informasi yang dibutuhkan mudah didapatkan, tepat dan tidak memerlukan waktu lama untuk mendapat informasi tersebut.

 

DUA TEKNIK JITU MEMBANGKITKAN MOTIVASI STAF

Aktifitas Rutinitas di Puskesmas Sukorejo tentu menimbulkan rasa bosan di hatii sataf anda, maka ada 2 teknik jitu guna membangkitan motivasi kerja itu kembali, yaitu:
1. Job Rotating, yakinlah bahwa tanpa tantangan dan suasana baru dalam bekerja maka yang ada hanya kebosanan
2. Job Enlargment, berilah tanggung jawab yang lebih besar kepada staf anda yang sedang dilanda kebosanan, ma ia akan melesat bersemangat lagi

 

PUSKESMAS SUKOREJO PACITAN TAHUN 2009

LAPORAN TAHUNAN

 

UPT PUSKESMAS SUKOREJO

TAHUN 2009

 

 

 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

UPT PUSKESMAS SUKOREJO

KECAMATAN SUDIMORO

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya bagi kami di dalam menyelesaikan penyusunan “Laporan Tahunan Puskesmas Sukorejo Tahun 2009”

Laporan Tahunan ini berisi hasil kegiatan Puskesmas selama 1 (satu) tahun, yang kemudian dianalisa untuk diketahui permasalahannya dan pemecahannya.

Segala kegiatan ini tentunya tidak akan berhasil baik tanpa kesatuan tekad dan semangat tinggi dari seluruh tenaga yang ada di Puskesmas. Demi perbaikan dan keberhasilan yang lebih baik, kami mengharapkan kritik, saran serta bantuan materi dan inmateri bagi Puskesmas kami.

Semoga Allah SWT selalu menganugerahkan kekuatan iman dan taqwa kepada kita di dalam melaksanakan tugas mulia ini. Amin.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Sukorejo, 10 Februari 2010

Kepala UPT Puskesmas Sukorejo

dr. HELEN KUSUMANINGSIH

NIP. 19810213 200501 2 010

BAB I

PENDAHULUAN

Puskesmas Sukorejo adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah 4 desa, yaitu Desa Sukorejo, Sumberejo, Pager Lor dan Pager Kidul, Kecamatan Sudimoro. Puskesmas Sukorejo memiliki visi, misi dan tugas pokok yang jelas. Memiliki rencana program dan kegiatan pengembangan yang berkelanjutan yang didukung oleh 3 (tiga) faktor yaitu sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana kerja.

Di dalam melaksanakan fungsinya sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama, Puskesmas mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, diantaranya menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan di wilayah kecamatannya sesuai dengan situasi kondisi, kultur budaya dan potensi setempat.

Oleh karenya pada setiap akhir tahun anggaran, Puskesmas menyusun Laporan Tahunan yang menggambarkan pencapaian target dalam satu tahun dan hasil kegiatan dari tiap-tiap program. Kemudian menganalisanya, sehingga diharapkan Puskesmas senantiasa berupaya untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanannya lebih baik lagi.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A.     KEADAAN GEOGRAFI

Puskesmas Sukorejo adalah salah satu dari 24 Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan yang terletak di Kecamatan Sudimoro dengan wilayah kerja meliputi 4 (empat) desa yaitu Desa Sukorejo, Sumberejo, Pager Lor dan Pager Kidul dengan rincian jumlah dusun sebagai berikut :

Tabel II.1. Rincian jumlah dusun di wilayah kerja Puskesmas Sukorejo

No

Nama Desa

Jumlah Dusun

1.

Sukorejo

5

2.

Sumberejo

7

3.

Pager Lor

6

4.

Pager Kidul

5

Total

23

Keadaan geografi wilayah kerja Puskesmas Sukorejo terdiri dari gunung kapur dan bukit (45%), ladang (47%) dan sawah (8%) dengan total luas wilayah sebesar 3.733,75 Ha (37,33 km2). Sumber air di beberapa daerah cukup sulit, bahkan di daerah tertentu sumber airnya kering pada musim kemarau. Kondisi jalan berupa aspal 30%, jalan macadam 55% dan jalan tanah 20%.

B.     KEADAAN DEMOGRAFI

Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Sukorejo berdasarkan data statistik di Kecamatan Sudimoro pada akhir Desember 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel II.2. Distribusi jumlah penduduk berdasarkan desa dan jenis kelamin di  wilayah kerja Puskesmas Sukorejo tahun 2009.

No

Desa

Jumlah Penduduk (jiwa)

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.

Sukorejo

1.129

1.321

2.450

2.

Pager Lor

1.804

1.866

3.670

3.

Pager Kidul

1.606

1.464

3.070

4.

Sumberejo

1.545

1.526

3.071

JUMLAH

6.084

6.177

12.261

BAB III

VISI DAN MISI

 

 

 

VISI Puskesmas Sukorejo :

“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Optimal menuju Masyarakat Sehat”

 

MISI Puskesmas Sukorejo :

  1. Meningkatkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat.
  2. Meningkatkan pencegahan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
  3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat.
  4. Meningkatkan kesehatan keluarga.

BAB IV

KETENAGAAN DAN SARANA PRASARANA

 

 

 

A.     KETENAGAAN

Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Sukorejo adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Sukorejo Tahun 2009

No

Nama / NIP

Pangkat / Gol

Jabatan

1.

dr. Helen Kusumaningsih

19810213 200501 2 010

Penata / III c

Ka UPT Puskesmas

2.

dr. Andi Evi Ariyanti P

19741116 200903 2 001

Penata Muda Tk. I / III b

Dokter Puskesmas

3.

Poniman

19550618 197710 1 003

Penata Muda Tk. I / III b

Kasubag TU

4.

Eni Rukayah, A.Md. Keb

19701018 199103 2 008

Penata Muda Tk. I / III b

Pelaksana KIA

5.

Srini Wijati

19560313 198202 2 002

Penata Muda / III a

SP2TP, Loket

6.

Alifiani Muchsin, SKM

19830218 200903 2 006

Penata Muda / III a

Promkes

7.

Nungki Rahmawati, S.Kep

19850623 200903 2 003

Penata Muda / III a

Pelaksana BP

8.

Ratna Dwi Kartika S.Gz

19861006 200903 2 004

Penata Muda / III a

Pelaksana Gizi

9.

Adi Siswoyo, AMK

19720316 199403 1 001

Pengatur Tk. I / II d

Bendahara Barang

10.

Suhardi, AMK

19671116 199403 1 005

Pengatur Tk. I / II d

Pelaksana Pustu

11.

Suyatno

19570503 198303 1 014

Pengatur Tk. I / II d

Jurim

12.

Erna Suliyati

19760223 199703 2 004

Pengatur Tk. I / II d

Perawat Gigi

13.

Nanik Sri W, A.Md. Kep.

19830928 200501 2 006

Pengatur Tk. I / II d

Bendahara Jamkesmas

14.

Dahuri, AMK

19680913 199203 1 004

Pengatur / II c

Pelaksana UGD, Lansia

15.

Linda Tri Rahayu, A.Md.Keb

19751023 200701 2 022

Pengatur / II c

Bidan Desa Sumberejo

16.

Leni Mardiyanti

19751114 200604 2 016

Pengatur Muda / II a

Analis Laboratorium

17.

Ismaniar

19750604 200701 2 018

Pengatur Muda / II a

Bidan Desa Sukorejo

18.

Boyatin

19671005 200701 2 016

Pengatur Muda / II a

Bendahara BPP

19.

Sri Muryani

19650714 200701 2 018

Pengatur Muda / II a

Pengelola Obat

20.

Yanu Savtika Wardani

19760126 200903 2 001

Pengatur Muda / II a

Pelaksana Gizi

No

Nama / NIP

Pangkat / Gol

Jabatan

21.

Trika Hayati, A.Md. Keb

13.4.047.4978

Tenaga PTT

Bidan Desa

Pager Kidul

22.

Puji Wahyuni, A.Md. Keb

13.4.047.13680

Tenaga PTT

Bidan Desa

Pager Lor

23.

Rahayu Palupi, A.Md. Keb

13.4.048.7498

Tenaga PTT

Bidan Induk

24.

Endah S., A.Md. Keb

13.4.048.7508

Tenaga PTT

Bidan Induk

25.

Agung Kristanto, A.Md. Kep

Sukwan

Tenaga Sukwan

Perawat

B.     SARANA PRASARANA

Sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Sukorejo tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2. Jumlah sarana prasarana Puskesmas Sukorejo Tahun 2009

No

Jenis sarana prasarana

Jumlah

Keterangan

1.

Gedung Puskesmas Induk

1

Baik

2.

Gedung Puskesmas Pembantu

1

Baik

3.

Gedung Polindes

4

Baik

4.

Mobil Pusling

1

Baik

5.

Sepeda Motor

9

Baik

6.

Sarana Komunikasi / Telepon

1

Baik

7.

Komputer

7

5 baik, 2 rusak

8.

PC Net

5

Baik

9.

Printer

2

1 Baik, 1 Rusak

10.

Kamera Digital

1

Baik

11.

Modem

1

Baik

12.

Hardisk Eksternal

1

Baik

13.

Laptop

1

Baik

14.

LCD

1

Baik

 

Tag: , , ,

SELAMAT DATANG DI PUSKESMAS SUKOREJO

 
 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.