RSS

PROMKES

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  567/MENKES/SK/VIII/2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGURANGAN DAMPAK BURUK NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA)

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

Menimbang  :     a.   bahwa peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA berdampak buruk pada kesehatan maupun pada peningkatan penderita HIV/AIDS baik secara kuantitatif maupun kualitatif, diperlukan langkah-langkah penanggulangan dengan melibatkan instansi terkait maupun masyarakat;

  1. bahwa agar penanggulangan sebagaimana dimaksud huruf a dapat mengurangi dampak buruk penggunaan NAPZA,  perlu suatu pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat    :     1.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

15. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

16. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 9/KEP/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

 

Menetapkan    :

Kesatu              :        KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGURANGAN DAMPAK BURUK NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA).

Kedua                :        Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga                :        Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi petugas kesehatan, instansi pemerintah terkait, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA dan pencegahan penularan HIV/AIDS.

Keempat              :     Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan instansi terkait dan masyarakat.

Kelima                  :     Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Agustus 2006

MENTERI KESEHATAN,

 

 

 

 

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: